MAHAKAM ULU — Jelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Mahakam Ulu, berbagai pihak mulai menyuarakan imbauan penting kepada masyarakat agar menyambut momentum demokrasi ini dengan kesadaran penuh. Salah satu suara yang menonjol datang dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, yang menyatakan bahwa PSU bukan sekadar ulangan proses pemilu, melainkan kesempatan strategis untuk menentukan masa depan Mahakam Ulu lima tahun ke depan.
Dalam keterangannya kepada media, Ananda menegaskan bahwa setiap suara rakyat memiliki kekuatan besar untuk mengarahkan kebijakan dan pembangunan di daerah. Ia menilai, dalam konteks Mahakam Ulu yang merupakan wilayah perbatasan dan masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan, pemilihan kepala daerah bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat secara aktif dalam PSU merupakan hal krusial yang tak bisa diabaikan.
“Suara masyarakat adalah fondasi utama dalam sistem demokrasi. Pilihan yang diambil hari ini akan menentukan seperti apa wajah Mahulu di masa depan. Apakah kita ingin melihat perubahan yang nyata dan merata, atau kembali terjebak dalam ketimpangan pembangunan yang sudah berlangsung lama,” ucapnya dengan tegas.
Sebagai politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ananda mengaku prihatin terhadap masih rendahnya kesadaran sebagian warga dalam menggunakan hak pilihnya. Menurutnya, fenomena apatisme pemilih dapat menjadi batu sandungan dalam membangun daerah yang lebih maju. Ia pun mengingatkan bahwa satu suara bukan hanya soal angka, tetapi merupakan simbol dari kepercayaan rakyat dan pijakan awal untuk menetapkan kebijakan publik.
“Jangan anggap enteng kekuatan satu suara. Dari situlah lahir keputusan politik, perencanaan anggaran, dan proyek pembangunan. Jika masyarakat bersikap acuh, maka jangan heran bila hasilnya tidak mencerminkan keinginan rakyat,” ungkap Ananda.
Ia menyoroti secara khusus kondisi geografis Mahakam Ulu yang penuh tantangan, dengan infrastruktur dasar yang masih tertinggal dibanding wilayah lain. Jalan-jalan penghubung yang belum memadai, terbatasnya fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta lemahnya akses komunikasi menjadi potret nyata yang harus segera dibenahi. Untuk itu, menurut Ananda, masyarakat Mahakam Ulu membutuhkan pemimpin yang benar-benar memahami persoalan di lapangan dan memiliki kapasitas untuk mencarikan solusi konkret.
“Kita butuh sosok pemimpin yang tidak hanya hadir saat kampanye, melainkan juga memiliki rekam jejak pelayanan publik yang jelas. Mahulu ini strategis karena berada di perbatasan negara, tapi bisa tertinggal kalau tidak dikelola dengan baik. Maka pilihlah pemimpin yang mampu menjawab tantangan zaman, bukan sekadar janji,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mahakam Ulu, Saaludin, turut menyampaikan seruan kepada seluruh pihak agar menjaga integritas dalam proses PSU. Ia menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu yang bersih dari berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari politik uang, kampanye hitam, penyebaran hoaks, hingga intimidasi terhadap pemilih. Menurutnya, keberhasilan PSU tidak hanya terletak pada aspek teknis, tetapi juga ditentukan oleh partisipasi masyarakat dalam menjaga nilai-nilai demokrasi.
“Kami berharap PSU ini dapat berlangsung dengan jujur, adil, dan damai. Masyarakat jangan ragu untuk melaporkan jika menemukan pelanggaran. Bawaslu telah menyiapkan kanal pelaporan resmi dan akan menindaklanjuti setiap laporan sesuai prosedur,” kata Saaludin.
Ia menambahkan, pengawasan pemilu tidak bisa hanya dilakukan oleh lembaga resmi, tetapi harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, Bawaslu juga melakukan pendekatan partisipatif untuk meningkatkan kesadaran warga mengenai pentingnya menjaga kemurnian proses demokrasi.
Dalam konteks Mahakam Ulu, PSU ini bukan sekadar peristiwa politik biasa. Ini adalah penegasan kembali bahwa suara rakyat tetap menjadi landasan utama dalam memilih pemimpin. Keputusan yang diambil warga pada hari pemungutan suara akan membawa konsekuensi panjang bagi pembangunan, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Diharapkan, dengan dukungan penuh dari legislatif, pengawasan ketat dari Bawaslu, serta keterlibatan aktif dari masyarakat, PSU di Mahakam Ulu dapat menjadi contoh pelaksanaan demokrasi yang sehat dan berintegritas. Momentum ini harus dijadikan sebagai kesempatan emas untuk memilih pemimpin terbaik yang mampu membawa perubahan nyata bagi daerah yang kaya potensi, namun masih memerlukan perhatian besar dalam banyak aspek pembangunan.
Sebagai penutup, Ananda kembali mengingatkan bahwa hak pilih adalah bentuk kekuasaan rakyat yang paling hakiki dalam demokrasi. “Jangan biarkan hak itu sia-sia. Gunakan dengan bijak, karena masa depan Mahulu ada di tangan kita semua,” tutupnya penuh harap. (adv)
