RANTAU – Pemerintah Kabupaten Tapin kembali menorehkan capaian membanggakan di bidang tata kelola keuangan. Untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, Kabupaten Tapin berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penghargaan tersebut diterima langsung Bupati Tapin H Yamani didampingi Ketua DPRD Tapin Achmad Riduan Syah pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang digelar di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Senin (25/5/2026).
Raihan opini WTP ini menjadi catatan positif bagi Pemerintah Kabupaten Tapin dalam menjaga konsistensi pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Bupati Tapin H Yamani mengaku bersyukur atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut merupakan hasil kerja keras seluruh unsur pemerintah daerah bersama DPRD dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Ini menunjukkan bahwa keseriusan dan semangat seluruh pelayan masyarakat Kabupaten Tapin, baik Bupati, Wakil Bupati, seluruh jajaran ASN maupun rekan-rekan DPRD, untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari praktik KKN,” ujarnya.
Meski demikian, Yamani menegaskan capaian tersebut bukan alasan untuk berpuas diri. Ia mengingatkan masih terdapat sejumlah rekomendasi dari BPK yang harus segera ditindaklanjuti oleh seluruh perangkat daerah.
“Ada beberapa rekomendasi yang masih harus kita tindak lanjuti bersama dan itu menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Tapin untuk segera menuntaskan dalam 60 hari ke depan,” katanya.
Menurut Yamani, opini WTP harus dimaknai sebagai dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah dengan tetap mengedepankan prinsip kepatuhan terhadap aturan.
”Keberhasilan ini menjadi motivasi seluruh aparatur pemerintah untuk terus menjaga integritas, meningkatkan kinerja, serta memastikan setiap anggaran yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” Harapnya.
Dengan capaian tersebut, Kabupaten Tapin kembali memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah di Kalimantan Selatan yang konsisten menerapkan tata kelola keuangan daerah secara profesional dan akuntabel.
