Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan 10 Program Direktif Presiden dalam Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden Batch III yang diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri di Banjarbaru, Kamis (11/6/2026).
Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin yang diwakili Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Nor Yaumil, menghadiri kegiatan tersebut sekaligus menjadi narasumber yang memaparkan perkembangan implementasi program prioritas nasional di Kalimantan Selatan.
Rapat koordinasi yang dibuka Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda itu menjadi wadah evaluasi dan penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan pelaksanaan program strategis nasional berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dalam pemaparannya, Subhan menjelaskan sejumlah capaian dan progres pelaksanaan program prioritas Presiden di Kalimantan Selatan, mulai dari pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, hingga berbagai program strategis lainnya.
“Kami hari ini melaporkan progres Program Direktif Presiden, mulai dari pertumbuhan ekonomi di Kalsel, pengendalian inflasi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan tiga juta rumah, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, swasembada pangan, layanan kesehatan gratis, Sekolah Garuda hingga kondisi kemiskinan ekstrem. Intinya Kalimantan Selatan mendukung penuh program direktif Presiden,” ujar Subhan.
Menurutnya, Pemprov Kalsel terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat agar seluruh program nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung keberhasilan program-program Presiden.
“Salah satu pilar utama pengawasan Komisi II DPR RI adalah memastikan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga target nasional dapat diterjemahkan menjadi eksekusi yang efektif di tingkat lokal,” katanya.
Ia berharap forum tersebut dapat menjadi sarana untuk mendengar langsung kebutuhan dan tantangan yang dihadapi daerah dalam mengimplementasikan berbagai program prioritas nasional.
Menurut Rifqinizamy, keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta dukungan legislatif.
“Sinergi pusat dan daerah serta kolaborasi erat antara eksekutif dan legislatif merupakan kunci mewujudkan program nasional yang tepat sasaran, berdampak nyata, dan berkelanjutan bagi masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menjelaskan bahwa rakor tersebut bertujuan menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai capaian program serta kebutuhan penguatan kebijakan di daerah sebagai dasar penyusunan strategi yang lebih operasional dan responsif.
Selain menjadi forum evaluasi, kegiatan itu juga diharapkan membuka peluang bagi daerah untuk menampilkan potensi unggulan masing-masing dan berpartisipasi lebih aktif dalam mendukung pelaksanaan program nasional.
Rakor dihadiri perwakilan kementerian dan lembaga, 10 pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota dari berbagai daerah. Kegiatan juga melibatkan akademisi dan unsur legislatif sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi pembangunan nasional.
Dalam rangkaian acara tersebut turut dilakukan penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara BSKDN Kemendagri dan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk peningkatan kapasitas kelembagaan dan penguatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Plh Sekdaprov Kalsel Subhan Nor Yaumil dan Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda.
