Paringin – DPRD Kabupaten Balangan mulai membahas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 untuk memastikan program prioritas daerah tetap berjalan meski anggaran mengalami penyesuaian akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Pembahasan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Balangan di Paringin Selatan, Senin (20/7/2026), saat Pemerintah Kabupaten Balangan menyampaikan rancangan perubahan KUA-PPAS kepada legislatif.
DPRD memiliki peran strategis dalam mengkaji, mengevaluasi, serta memastikan perubahan arah kebijakan anggaran tetap berpihak pada kepentingan masyarakat dan tidak menghambat target pembangunan daerah yang telah direncanakan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Fakhriyanto, menjelaskan perubahan KUA-PPAS 2026 merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah pusat yang memangkas alokasi dana transfer ke daerah. Kendati demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Balangan diproyeksikan masih tumbuh sekitar 9,3 persen.
“Secara keseluruhan, kemampuan APBD Tahun Anggaran 2026 diperkirakan turun sekitar 1,25 persen. Kondisi ini mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran dengan tetap memprioritaskan program dan kegiatan yang telah ditetapkan sejak awal,” ujar Fakhriyanto.
Ia menegaskan setiap penyesuaian anggaran dilakukan secara selektif agar tidak mengganggu pencapaian sasaran pembangunan. Penyusunan perubahan KUA-PPAS juga tetap mengacu pada visi dan misi daerah yang tertuang dalam Perubahan RKPD Tahun 2026.
Dalam rancangan tersebut, pemerintah tetap mempertahankan enam prioritas pembangunan, yakni pengembangan infrastruktur desa dan perkotaan, penataan kawasan kota, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan, serta peningkatan kualitas birokrasi yang inovatif dan berorientasi pelayanan.
“Enam prioritas pembangunan tersebut tetap menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan APBD agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Selanjutnya, DPRD Balangan akan mencermati setiap program dan alokasi anggaran dalam pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Proses ini diharapkan menghasilkan kesepakatan yang mampu menjaga efektivitas belanja daerah sekaligus memastikan program prioritas tetap terlaksana meski ruang fiskal mengalami tekanan.
Melalui fungsi anggaran yang dimiliki, DPRD diharapkan dapat mengawal Perubahan APBD 2026 agar disusun secara efisien, tepat sasaran, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Balangan.
