Komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kembali diperlihatkan melalui kunjungan kerja yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, ke Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda. Dalam kunjungan ini, Adies tidak sendiri. Ia turut didampingi oleh sejumlah pejabat penting dari Provinsi Kalimantan Timur, antara lain Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua III DPRD Kaltim Yenni Efiliana, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, serta jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur.
Kunjungan tersebut difokuskan pada peninjauan langsung terhadap layanan yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda kepada masyarakat. Baik bagi Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA), pelayanan keimigrasian menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung mobilitas dan kepentingan administratif warga. Oleh karena itu, pemeriksaan fasilitas dan kinerja pelayanan menjadi perhatian utama dalam agenda kali ini.
Adies Kadir bersama rombongan secara langsung meninjau area pelayanan publik yang ada di kantor tersebut, mulai dari ruang tunggu pemohon, loket pembuatan paspor, hingga sarana dan prasarana penunjang lainnya. Peninjauan ini bukan sekadar seremonial, tetapi merupakan upaya konkret dalam menilai kelayakan fasilitas dan efektivitas pelayanan yang diberikan.
Dalam tinjauan tersebut, ditemukan sejumlah catatan penting yang perlu segera ditindaklanjuti. Salah satunya adalah kondisi bangunan Kantor Imigrasi Samarinda yang dianggap kurang representatif, terutama karena berada di kawasan yang rawan terdampak banjir serta memiliki keterbatasan dalam menampung jumlah pengunjung yang setiap harinya terus meningkat. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan dan dapat menghambat kelancaran pelayanan publik.
Wakil Ketua III DPRD Kaltim, Yenni Efiliana, yang turut mendampingi kunjungan ini, menyampaikan bahwa pihaknya sangat menyadari adanya kendala tersebut. Ia menyatakan bahwa DPRD Kaltim siap memberikan dukungan penuh terhadap rencana relokasi kantor sebagai bagian dari solusi jangka panjang untuk mengatasi permasalahan tersebut.
“Dari hasil tinjauan bersama, kami melihat perlunya peningkatan fasilitas secara menyeluruh. Salah satu usulan yang sedang kami kaji adalah relokasi Kantor Imigrasi Samarinda ke lokasi yang lebih strategis dan aman dari risiko banjir,” ujarnya dalam keterangannya usai kegiatan.
Yenni menjelaskan bahwa beberapa lokasi alternatif telah mulai dipertimbangkan. Di antara kawasan yang menjadi kandidat relokasi adalah Lembuswana, Temindung, Ringroad, dan Mesra. Seluruh lokasi tersebut dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi pusat pelayanan keimigrasian yang lebih modern dan nyaman.
Ia berharap bahwa proses relokasi ini bisa segera ditindaklanjuti dengan perencanaan matang dan dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, pelayanan keimigrasian merupakan wajah pelayanan negara yang harus mampu memberikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan bagi masyarakat.
Adies Kadir sendiri memberikan apresiasi atas perhatian serius dari DPRD Kalimantan Timur terhadap isu ini. Ia menilai bahwa sinergi antara pemerintah daerah, lembaga legislatif, dan instansi vertikal seperti Imigrasi sangat penting dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, apalagi dalam konteks Kalimantan Timur yang kini menjadi wilayah strategis nasional karena keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Peningkatan layanan publik, termasuk keimigrasian, harus menjadi prioritas bersama. Kehadiran IKN menuntut kesiapan seluruh sektor, baik dari segi infrastruktur maupun sumber daya manusia, untuk melayani masyarakat dan komunitas internasional yang akan datang,” ucap Adies Kadir.
Ia menekankan bahwa Kantor Imigrasi tidak hanya menjadi tempat pelayanan administratif semata, melainkan juga sebagai representasi wajah Indonesia di mata dunia. Oleh sebab itu, segala bentuk pembenahan dan modernisasi sangat penting untuk dilaksanakan secara menyeluruh.
Kunjungan kerja ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga melahirkan langkah konkret dalam bentuk dukungan anggaran, kebijakan relokasi, hingga pemenuhan sarana teknologi yang menunjang digitalisasi pelayanan. Adanya rencana relokasi ke gedung baru diharapkan menjadi titik awal transformasi Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda menuju pelayanan berbasis standar tinggi.
Keseluruhan agenda kunjungan ini menandai pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam mendorong kemajuan layanan publik di Kalimantan Timur. Dengan keterlibatan langsung wakil rakyat di tingkat pusat maupun daerah, harapan untuk mempercepat reformasi pelayanan imigrasi semakin terbuka lebar. Masyarakat pun berharap bahwa berbagai kendala yang selama ini dihadapi dalam pengurusan paspor dan dokumen keimigrasian lainnya segera teratasi melalui dukungan penuh semua pihak terkait. (adv)
