SAMARINDA — Dalam upaya menjamin kelancaran dan kesiapan pelaksanaan ibadah haji bagi masyarakat Kalimantan Timur, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur mengadakan rapat kerja intensif bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Kaltim serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kaltim. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas secara menyeluruh berbagai aspek teknis, administratif, hingga fasilitas pendukung keberangkatan jemaah haji menuju Tanah Suci.
Rapat yang dilaksanakan di ruang kerja Komisi IV Gedung E DPRD Kaltim ini dipimpin oleh Sekretaris Komisi IV, Muhammad Darlis Pattalongi. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Komisi IV H. Baba, Wakil Ketua Komisi IV Andi Satya Adi Saputra, serta anggota komisi lainnya yaitu Fadly Imawan, Kamaruddin Ibrahim, dan Agus Aras. Kehadiran para legislator ini menunjukkan keseriusan DPRD dalam memastikan bahwa setiap warga Kalimantan Timur yang akan menunaikan rukun Islam kelima mendapatkan pelayanan terbaik sejak keberangkatan dari daerah asal.
Dalam penyampaian pendapatnya, Darlis Pattalongi menekankan bahwa meskipun pelaksanaan teknis ibadah haji di Arab Saudi merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan otoritas Arab Saudi, tanggung jawab persiapan dalam negeri—mulai dari administrasi, fisik, hingga fasilitas pendukung—tetap berada di bawah domain Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu, peran daerah sangat strategis dalam menciptakan kondisi yang optimal sebelum keberangkatan jemaah.
“Jangan sampai jemaah kita terbebani dengan persoalan-persoalan teknis yang seharusnya sudah diselesaikan di tanah air. Kami ingin memastikan bahwa ketika mereka berangkat, kondisi fisik dan mental mereka benar-benar siap. Ini bukan perjalanan biasa, melainkan perjalanan spiritual yang membutuhkan ketenangan dan kesiapan yang matang,” tegas Darlis.
Salah satu sorotan utama dalam rapat kerja tersebut adalah fasilitas yang tersedia di Embarkasi Haji Balikpapan. Lokasi ini merupakan titik keberangkatan utama bagi jemaah asal Kalimantan Timur menuju Jeddah. Darlis secara khusus meminta agar fasilitas di embarkasi diperhatikan secara serius, baik dari sisi tempat istirahat, fasilitas tidur, kebersihan, hingga sistem manajemen jemaah. Ia menilai kenyamanan para jemaah sangat berpengaruh terhadap kesiapan spiritual mereka.
“Embarkasi bukan sekadar tempat persinggahan. Ia harus menjadi tempat di mana para jemaah bisa beristirahat dengan tenang, mempersiapkan diri secara maksimal, dan merasa dihargai dalam proses yang sangat sakral ini,” tambahnya.
Komisi IV DPRD Kaltim juga mengapresiasi kesiapan Kantor Wilayah Kemenag Kaltim yang telah menyiapkan 21 orang petugas haji daerah (PHD) untuk mendampingi jemaah selama proses ibadah berlangsung. Para petugas tersebut dipastikan telah melalui proses seleksi dan pelatihan intensif sehingga mampu menjalankan tugas dengan profesional. Kehadiran mereka diharapkan menjadi penguat layanan terhadap jemaah, sekaligus menjadi penghubung dalam komunikasi dengan otoritas haji nasional maupun internasional.
Muhammad Darlis juga menyampaikan harapannya agar seluruh jemaah dapat melaksanakan ibadah haji dengan lancar, tanpa hambatan yang berarti. Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa keberangkatan para jemaah tidak hanya berjalan sesuai prosedur, tetapi juga memberi pengalaman ibadah yang tenang dan penuh makna.
Sementara itu, perwakilan dari Kemenag Kaltim, Khaeruddin selaku Ketua Tim Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler, memberikan laporan bahwa seluruh tahapan administratif sudah dirampungkan. Ia memastikan bahwa dokumen jemaah telah diproses dengan baik, dan sistem pemberangkatan dirancang secara menyeluruh untuk menghindari potensi gangguan teknis.
Menurut penjelasan dari Kemenag, tahun ini terdapat 2.586 jemaah haji dari Kalimantan Timur yang akan diberangkatkan. Jumlah tersebut terbagi ke dalam tujuh kelompok terbang (kloter) penuh dan satu kloter gabungan dengan provinsi lain. Seluruh jemaah akan diberangkatkan dari Embarkasi Balikpapan menuju Jeddah, Arab Saudi, melalui jadwal yang telah ditetapkan.
Dalam penutup rapat, Darlis kembali mengingatkan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim perlu hadir secara aktif untuk membantu percepatan pemenuhan fasilitas dan pembenahan teknis di embarkasi, apabila ditemukan kekurangan. Baginya, dukungan daerah sangat penting untuk memperkuat pelayanan terhadap calon jemaah.
“Jika ada hal-hal yang masih perlu ditingkatkan, Pemerintah Provinsi harus cepat tanggap. Kita ingin memastikan bahwa proses ini tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga memberikan ketenangan dan kenyamanan maksimal kepada para jemaah. Mereka adalah tamu Allah yang harus kita layani dengan sebaik mungkin,” pungkasnya.
Sinergi antara lembaga legislatif, instansi teknis seperti Kemenag, dan organisasi keagamaan seperti MUI diharapkan dapat menciptakan sistem yang solid dalam pengelolaan ibadah haji. DPRD Kaltim menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses ini dari awal hingga para jemaah kembali ke tanah air dengan predikat haji mabrur.
Dengan langkah-langkah strategis dan perhatian menyeluruh yang ditunjukkan dalam rapat kerja ini, Kalimantan Timur optimis dapat memberikan pelayanan haji yang lebih baik setiap tahunnya, sekaligus menciptakan standar baru dalam penyelenggaraan ibadah haji di daerah. (adv)
