KUTAI BARAT — Upaya memperkuat nilai-nilai demokrasi di tengah masyarakat kembali digelorakan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, melalui penyelenggaraan kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) keempat yang mengangkat tema penting “Human Security” atau Keamanan Manusia. Kegiatan tersebut digelar di Kampung Rejo Basuki, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, dan mendapat sambutan hangat dari masyarakat berbagai kalangan.
Dalam forum ini, Ekti Imanuel, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kaltim, menegaskan komitmennya terhadap proses pendewasaan demokrasi di tingkat lokal. Menurutnya, demokrasi bukan semata-mata sebatas pesta politik seperti pemilu, melainkan harus menyentuh aspek paling mendasar dalam kehidupan masyarakat, yakni jaminan terhadap rasa aman, perlindungan hak-hak warga, serta partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kesejahteraan bersama.
“Konsep demokrasi harus lebih dari sekadar kontestasi politik lima tahunan. Ia harus menjadi alat untuk menjamin keadilan sosial, perlindungan terhadap hak dasar manusia, dan ruang keterlibatan masyarakat secara aktif dalam berbagai aspek pembangunan. Itulah esensi dari pendekatan human security dalam kerangka demokrasi,” ujar Ekti dalam sambutannya di hadapan para peserta yang hadir.
Menguatkan substansi dari kegiatan ini, hadir pula Hendro Arianto sebagai narasumber utama. Dalam pemaparannya, Hendro menguraikan secara mendalam tentang pentingnya menjaga ketahanan sosial dan memberikan akses layanan publik yang merata kepada semua golongan masyarakat. Ia menekankan bahwa human security harus dilihat sebagai strategi demokrasi yang menyeluruh, meliputi keamanan fisik, ekonomi, kesehatan, pendidikan, hingga kebebasan dari ketakutan dan tekanan sosial.
“Ketika masyarakat merasa aman dalam seluruh aspek kehidupannya, maka partisipasi dalam demokrasi akan tumbuh dengan sendirinya. Karena itu, peran negara, wakil rakyat, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan ekosistem sosial yang menjamin keamanan dan keadilan bagi semua,” jelas Hendro.
Diskusi dalam kegiatan tersebut dipandu oleh moderator Casto Mauludin yang sukses menciptakan suasana dialog yang komunikatif, penuh semangat, dan membangun. Para peserta pun tidak hanya menjadi pendengar pasif, melainkan turut aktif memberikan pertanyaan, pandangan, serta masukan seputar tantangan dan harapan mereka terhadap demokrasi di tingkat lokal.
Partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini terbilang tinggi. Hadir dari berbagai unsur, mulai dari tokoh agama, perwakilan organisasi pemuda dan perempuan, hingga tokoh adat serta elemen masyarakat sipil lainnya. Antusiasme tersebut menunjukkan bahwa isu keamanan manusia menjadi perhatian bersama yang menyentuh realitas kehidupan masyarakat Kutai Barat.
Lebih lanjut, Ekti Imanuel menyatakan bahwa kegiatan semacam ini akan terus digalakkan di berbagai wilayah Kalimantan Timur. Hal ini sejalan dengan visinya untuk membangun ruang demokrasi yang lebih hidup, terbuka, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Ini bukan hanya sekadar agenda formal, tetapi bentuk nyata tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat untuk hadir di tengah masyarakat, mendengar aspirasi mereka, dan membangun pemahaman bersama tentang arah demokrasi yang ingin kita tuju,” pungkas Ekti.
Dengan digelarnya kegiatan ini, diharapkan masyarakat memiliki pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang pentingnya pendekatan human security sebagai pilar utama dalam pembangunan demokrasi lokal. Selain itu, kegiatan ini menjadi wadah penting untuk mempererat hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat, serta membangun kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif sebagai mitra dalam mewujudkan kehidupan yang adil, aman, dan demokratis. (adv)
