Gelombang keresahan masyarakat Kalimantan Timur kembali mencuat akibat kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas yang terjadi di sejumlah wilayah. Kondisi ini memunculkan dampak signifikan bagi kehidupan sehari-hari masyarakat, mulai dari terhambatnya aktivitas ekonomi hingga meningkatnya beban biaya rumah tangga. Di tengah kekayaan sumber daya energi yang melimpah, ironisnya sebagian masyarakat di daerah ini justru mengalami kesulitan dalam memperoleh akses energi yang memadai.
Situasi tersebut mendapatkan perhatian serius dari kalangan legislatif, terutama dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur. Salah satu anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, secara tegas menyuarakan keresahannya atas persoalan kelangkaan BBM dan gas yang terus berulang. Menurutnya, hal ini bukan semata-mata persoalan distribusi di tingkat lokal, melainkan mencerminkan adanya persoalan struktural yang lebih dalam pada sistem tata kelola energi nasional.
Dalam pandangan Fuad, distribusi energi—khususnya BBM dan gas—seharusnya menjadi prioritas dalam memastikan keberlangsungan hidup masyarakat. Ia menekankan bahwa permasalahan ini patut menjadi perhatian bersama, tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga pemerintah pusat dan perusahaan negara yang bertanggung jawab atas penyediaan energi, seperti Pertamina.
“Permasalahan kelangkaan bahan bakar dan gas ini seharusnya tidak lagi terjadi, apalagi di daerah seperti Kalimantan Timur yang merupakan salah satu lumbung energi nasional. Ini menunjukkan bahwa ada masalah serius dalam tata kelola distribusi energi yang harus segera dievaluasi,” ujar Fuad.
Fuad juga menyinggung peristiwa yang turut mengguncang kepercayaan publik terhadap institusi pengelola energi nasional, yakni penangkapan salah satu pejabat tinggi Pertamina yang menyeret berbagai persoalan internal perusahaan. Bagi Fuad, ini menjadi momen penting untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap proses distribusi energi di seluruh wilayah, khususnya di Kalimantan Timur.
“Dengan kejadian ini, Pertamina akan berada dalam sorotan yang tajam. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau kuota sudah ditetapkan, lalu mengapa distribusi di lapangan bisa tidak sesuai? DPR RI juga sudah berencana melakukan investigasi langsung, dan kita harapkan hasilnya benar-benar menjawab keresahan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fuad menyoroti dampak nyata kelangkaan ini terhadap kehidupan masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa di beberapa daerah, warga harus rela antre berjam-jam untuk mendapatkan BBM, bahkan ada yang tidak kebagian sama sekali. Hal ini jelas sangat merugikan, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada kendaraan untuk berdagang, bertani, atau bekerja.
“Masyarakat tidak hanya kecewa, mereka juga mulai kehilangan kepercayaan. Bagaimana bisa wilayah yang kaya akan energi justru mengalami kekurangan pasokan BBM dan gas? Ini ironi yang tidak bisa kita abaikan,” tambahnya.
Tak hanya soal distribusi, Fuad juga menggarisbawahi pentingnya keadilan akses terhadap energi. Ia menyampaikan bahwa masyarakat Kalimantan Timur memiliki daya beli yang cukup baik, bahkan banyak di antaranya yang secara rutin membeli BBM dengan kualitas lebih tinggi seperti Pertamax. Namun, mereka tetap menjadi korban dari distribusi yang buruk, karena bahkan jenis BBM subsidi pun kerap tidak tersedia.
“Ini bukan semata-mata soal subsidi. Banyak warga kita mampu beli BBM non-subsidi. Tapi kenyataannya, ketersediaan BBM justru menjadi masalah. Ada ketimpangan yang jelas dalam distribusi dan hal ini perlu segera diperbaiki,” kata Fuad.
Ia pun mendorong pemerintah untuk memperbaiki sistem distribusi energi secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Salah satu langkah awal yang dinilainya mendesak adalah pelaksanaan audit menyeluruh terhadap Pertamina, guna mengetahui akar masalah sekaligus merancang solusi yang komprehensif.
“Kalau kita tidak tahu sumber masalahnya, maka kita akan terus terjebak dalam siklus krisis. Audit ini penting sebagai langkah awal menuju reformasi sistem energi kita,” tegasnya.
Dalam penutup keterangannya, Fuad kembali menekankan pentingnya tindakan konkret untuk menjamin hak-hak dasar masyarakat terhadap energi. Ia menegaskan bahwa distribusi BBM dan gas yang merata dan adil merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.
“Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal keadilan sosial. Masyarakat Kaltim berhak menikmati kemudahan dan keterjangkauan energi, sama seperti daerah lainnya. Kita berharap ini menjadi momentum perubahan agar persoalan serupa tidak kembali terulang di masa depan,” pungkasnya.
Melalui sorotan tajam dari lembaga legislatif ini, diharapkan muncul langkah nyata dari pemerintah pusat dan lembaga terkait untuk menata ulang distribusi energi secara lebih transparan, profesional, dan berkeadilan. Sebab di balik setiap kelangkaan, tersimpan kebutuhan mendasar masyarakat yang tidak boleh diabaikan. (adv)
