Dalam rangka menyusun arah kebijakan pembangunan jangka menengah dan tahunan yang lebih inklusif dan tepat sasaran, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar konsultasi publik untuk membahas rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur periode 2025–2045 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Forum ini berlangsung di Ruang Rapat Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kalimantan Timur, dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur.
Kehadiran anggota DPRD dalam forum ini mencerminkan semangat kolaboratif antara legislatif dan eksekutif dalam merancang pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat. Dalam sesi diskusi, para wakil rakyat menyampaikan beragam pandangan kritis dan masukan strategis yang diharapkan dapat memperkaya penyusunan dokumen perencanaan daerah, baik untuk jangka menengah maupun tahunan.
Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menjadi salah satu figur yang tampil memberikan perhatian khusus terhadap isu kesenjangan pembangunan antardaerah. Ia menyoroti pentingnya prinsip pemerataan sebagai landasan dalam menyusun agenda pembangunan lima hingga dua puluh tahun ke depan. Menurutnya, masih banyak wilayah pedesaan di Kalimantan Timur yang belum mendapatkan perhatian memadai, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan akses transportasi.
Ekti menegaskan bahwa infrastruktur bukan hanya soal konektivitas, tetapi juga berperan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Karena itu, ia mengimbau agar pembangunan infrastruktur pedesaan dijadikan prioritas dalam RPJMD dan RKPD. Selain itu, ia mendorong terciptanya koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota agar kebijakan pembangunan dapat diselaraskan secara vertikal maupun horizontal.
Koordinasi lintas pemerintahan ini dinilai sangat penting agar program-program strategis tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling mendukung dan memperkuat satu sama lain. Sinergi kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang harmonis dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan atau kawasan strategis tertentu.
Konsultasi publik ini tidak hanya menjadi wadah penyampaian aspirasi legislatif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat prinsip partisipatif dalam perencanaan pembangunan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuka ruang seluas-luasnya bagi kontribusi pemikiran dari berbagai pihak, termasuk DPRD, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh masyarakat. Hal ini dilakukan agar dokumen RPJMD dan RKPD yang dihasilkan mampu merepresentasikan kebutuhan dan harapan riil masyarakat Kalimantan Timur.
Selain isu pemerataan infrastruktur, para anggota DPRD juga menyoroti perlunya perhatian khusus terhadap sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan. Mereka menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia harus menjadi fondasi utama dalam merancang kebijakan jangka menengah dan tahunan. Ketersediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas diyakini dapat menjadi motor penggerak peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Dalam hal ekonomi, para legislator mendorong agar kebijakan pembangunan lebih berpihak pada sektor ekonomi rakyat, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pertanian, dan perikanan. Mereka menilai bahwa keberpihakan pada ekonomi kerakyatan akan memperkuat daya tahan ekonomi lokal dan membuka peluang kerja di tingkat akar rumput.
Alokasi anggaran yang responsif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas menjadi harapan utama dari DPRD Kaltim. Mereka berharap agar proses penyusunan RPJMD dan RKPD ini tidak sekadar menjadi rutinitas birokrasi, melainkan benar-benar mampu menjawab tantangan dan dinamika pembangunan yang semakin kompleks di masa depan, terutama dalam konteks Kalimantan Timur yang tengah memasuki fase penting sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN).
Dengan adanya kemitraan yang solid antara DPRD, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota, diharapkan arah pembangunan Kalimantan Timur dapat bergerak ke arah yang lebih merata dan berkeadilan. Pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, lingkungan, dan budaya yang menjadi identitas daerah.
Konsultasi publik ini menjadi momentum penting bagi Kalimantan Timur untuk menyusun peta jalan pembangunan yang berjangka panjang, menyeluruh, dan berakar pada aspirasi warganya. Melalui partisipasi aktif DPRD dalam proses ini, publik dapat menaruh harapan besar bahwa setiap langkah pembangunan akan mengedepankan prinsip inklusivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan. (adv)
