Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas kelembagaan, rombongan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi DKI Jakarta. Kunjungan ini diinisiasi oleh tiga alat kelengkapan dewan (AKD), yakni Badan Musyawarah (Banmus), Badan Anggaran (Banggar), dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), yang berperan penting dalam perencanaan, penganggaran, dan legislasi di tingkat daerah.
Fokus utama dari kegiatan ini adalah mempelajari mekanisme penyusunan jadwal kegiatan alat kelengkapan dewan, khususnya dalam hal integrasi dan sinkronisasi agenda kerja antara Banmus, Banggar, dan Bapemperda. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk respon atas permasalahan yang masih sering dihadapi oleh DPRD Kalimantan Timur, yakni terjadinya tumpang tindih agenda yang berdampak pada tidak optimalnya kehadiran dan partisipasi anggota dewan dalam berbagai rapat dan kegiatan penting.
Rombongan dari Kaltim dipimpin langsung oleh Ketua Bapemperda DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu. Turut mendampingi sejumlah anggota DPRD Kaltim dari lintas fraksi dan komisi, di antaranya Hasanuddin Mas’ud, Yonavia, Sigit Wibowo, Subandi, Abdul Rahman Agus, Akhmed Reza Fahlevi, Andi Satya Adi Saputra, Hartono Basuki, Sapto Setyo Pramono, Muhammad Husni Fahruddin, Abdulloh, Sabaruddin Panrecalle, Henry Pailan, Muhammad Samsun, Damayanti, dan Andi Faisal Assegaf. Kehadiran para anggota ini mencerminkan keseriusan lembaga legislatif Kaltim dalam membenahi sistem internalnya demi mendukung kinerja yang lebih efektif.
Setibanya di kantor DPRD DKI Jakarta, rombongan diterima secara langsung oleh Kepala Subbagian Protokol, Pimpinan dan Fraksi DPRD DKI Jakarta, Dudy Setiawan Ibani. Dalam pertemuan yang berlangsung dalam suasana terbuka dan komunikatif tersebut, kedua belah pihak membahas berbagai hal teknis terkait pengelolaan jadwal kerja legislatif, termasuk sistem koordinasi antar-AKD, pemanfaatan teknologi informasi dalam penjadwalan, serta strategi menghindari benturan waktu antara kegiatan komisi, badan, dan panitia khusus.
Ketua Bapemperda DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, dalam penyampaiannya menjelaskan bahwa kunjungan ini menjadi bagian penting dari proses belajar dan evaluasi terhadap tata kelola kerja lembaga legislatif. Ia mengakui bahwa selama ini di DPRD Kalimantan Timur masih kerap terjadi ketidakteraturan dalam penyusunan jadwal, sehingga para anggota dewan sering dihadapkan pada dilema harus memilih menghadiri satu agenda dan meninggalkan agenda penting lainnya.
“Penyusunan jadwal di DPRD Kaltim kadang masih terjadi benturan antara rapat komisi dengan badan atau pansus. Ini membuat kehadiran anggota tidak optimal, padahal semua agenda penting dan harusnya bisa diikuti secara maksimal,” terang Baharuddin.
Ia menekankan bahwa peran Banmus sangat strategis karena menjadi ujung tombak dalam menentukan arah kegiatan dan pengaturan waktu kerja dewan. Karena itu, pihaknya berharap dapat mengadopsi pola kerja Banmus DPRD DKI Jakarta yang dinilai telah berhasil menerapkan sistem penjadwalan yang rapi, terintegrasi, dan minim konflik agenda.
Lebih lanjut, Baharuddin menambahkan bahwa belajar dari pengalaman DPRD DKI Jakarta akan menjadi bekal penting dalam menyusun langkah perbaikan internal di DPRD Kaltim. Terlebih lagi, sebagai lembaga legislatif yang berada di ibu kota negara, DPRD DKI Jakarta telah melalui berbagai tantangan dalam membangun sistem kerja yang profesional dan efisien, sehingga menjadi referensi yang tepat dalam membangun tata kelola agenda legislatif yang lebih baik di daerah.
“Banmus itu memiliki peran sangat strategis dalam perencanaan dan pengelolaan agenda kerja legislatif. Maka itu kami datang ke sini, untuk belajar langsung bagaimana DPRD DKI Jakarta mengelola jadwal dan agenda alat kelengkapan dewan,” jelasnya.
Pertemuan ini juga membuka ruang diskusi yang cukup luas mengenai berbagai praktik baik (best practices) dalam pengelolaan agenda legislatif, termasuk strategi dalam menghadapi dinamika politik internal dan tuntutan eksternal dari masyarakat yang terus berkembang.
Sebagai penutup, kedua belah pihak menyampaikan harapan agar komunikasi dan kerja sama lintas DPRD provinsi seperti ini dapat terus ditingkatkan. Melalui pertukaran informasi dan pengalaman, lembaga legislatif daerah diharapkan dapat saling mendukung dalam memperkuat kelembagaan, memperbaiki sistem tata kelola, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran demi kepentingan masyarakat.
Kunjungan kerja ini pun menjadi simbol komitmen DPRD Kalimantan Timur dalam membangun lembaga legislatif yang responsif, adaptif, dan akuntabel di tengah tantangan birokrasi serta harapan publik yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan pemerintahan daerah. (adv)
