RANTAU – Di tengah tantangan ekonomi yang terus bergerak dipengaruhi kondisi nasional maupun global, Pemerintah Kabupaten Tapin memastikan pengelolaan keuangan daerah tetap berjalan adaptif agar pembangunan dan pelayanan publik tidak kehilangan arah.
Peran tersebut dijalankan melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sebagai perangkat daerah yang menjadi motor pengelolaan fiskal dan aset pemerintah.
Kepala BKAD Kabupaten Tapin, Haris Fadhilah, mengatakan meski tidak berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, BKAD memegang peranan penting dalam menjaga ritme pembangunan melalui pengelolaan anggaran yang sehat, terukur, dan akuntabel.
“BKAD bertugas memastikan pengelolaan keuangan dan aset daerah berjalan transparan, akuntabel, serta berbasis digital agar seluruh program pembangunan dapat berjalan sesuai prioritas daerah,” ujarnya.
Menurut Haris, salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) agar program yang disusun setiap perangkat daerah tetap sejalan dengan arah pembangunan nasional maupun target pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, BKAD juga terus bersinergi dengan Badan Pendapatan Daerah untuk memastikan target pendapatan dapat tercapai sehingga ruang fiskal pemerintah tetap terjaga.
“Pendapatan daerah menjadi fondasi utama. Ketika pendapatan tercapai sesuai target, maka kemampuan daerah menjalankan pembangunan dan pelayanan publik juga semakin kuat,” katanya.
Tidak hanya dari sisi pendapatan, BKAD juga melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk menjaga ketersediaan dana di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Langkah tersebut dinilai penting agar program prioritas tetap berjalan tepat waktu dan tidak terganggu oleh dinamika fiskal.
BKAD juga melakukan evaluasi rutin terhadap penyerapan anggaran, terutama pada sektor yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, pengendalian inflasi, dan daya beli masyarakat.
Menurut Haris, efektivitas belanja daerah kini menjadi perhatian utama agar anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Setiap belanja pemerintah harus menghasilkan dampak nyata, baik terhadap pergerakan ekonomi daerah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, penguatan tata kelola keuangan yang adaptif menjadi salah satu strategi pemerintah daerah menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan pembangunan di Kabupaten Tapin tetap berjalan berkelanjutan.
Dengan pendekatan tersebut, Pemkab Tapin berharap kebijakan fiskal daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat daya tahan daerah menghadapi berbagai tantangan ke depan.
