RANTAU – Pemerintah Kabupaten Tapin kembali menutup tahun anggaran dengan capaian positif. Tidak hanya berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 juga berhasil melampaui target yang ditetapkan.
Capaian tersebut disampaikan Bupati Tapin H. Yamani saat menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tapin, Kamis (11/6/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Tapin Achmad Riduan Syah dan dihadiri unsur pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Tapin.
Bupati H. Yamani mengatakan keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah serta dukungan DPRD dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah agar tetap sesuai aturan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Dalam laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, pendapatan daerah Kabupaten Tapin tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp2,22 triliun. Hingga akhir tahun anggaran, realisasinya mencapai Rp2,27 triliun atau 102,16 persen dari target.
Peningkatan tersebut ditopang oleh capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi sebesar Rp163,68 miliar atau 113,37 persen dari target sebesar Rp144,37 miliar.
Sementara itu, pendapatan transfer terealisasi sebesar Rp2,04 triliun atau 100,26 persen, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai Rp59,38 miliar atau 164,95 persen dari target.
Menurut Yamani, capaian tersebut menunjukkan kapasitas fiskal daerah semakin kuat dan memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah dalam menjalankan program pembangunan.
“Penguatan pendapatan daerah menjadi modal penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Di sisi belanja, Pemkab Tapin menganggarkan Rp2,21 triliun dengan realisasi mencapai Rp1,91 triliun atau 86,42 persen.
Belanja tersebut terdiri dari belanja operasi sebesar Rp1,28 triliun, belanja modal Rp363,32 miliar, belanja transfer Rp258,72 miliar, serta belanja tidak terduga sebesar Rp9,07 miliar.
Yamani menjelaskan penggunaan anggaran diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, hingga program strategis yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Selain itu, laporan keuangan juga mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) audited per 31 Desember 2025 sebesar Rp348,46 miliar yang berasal dari kas daerah, dana BLUD, dana BOSP, BOK, hingga kas bendahara penerimaan.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi fondasi penting bagi Pemerintah Kabupaten Tapin untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus mempercepat pembangunan daerah.
“Kami berkomitmen agar setiap rupiah anggaran yang dikelola benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendorong kemajuan Kabupaten Tapin,” tegasnya.
Usai penyampaian laporan pertanggungjawaban tersebut, rapat paripurna dilanjutkan dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebelum masuk ke tahapan pembahasan berikutnya.
