Paringin – DPRD Kabupaten Balangan menegaskan komitmennya mengawal keluhan masyarakat yang terdampak pembangunan Bendungan Pitap. Lembaga legislatif itu bahkan siap membawa persoalan tersebut ke tingkat kementerian apabila Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III tidak segera mengambil langkah penanganan.
Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dipimpin Ketua DPRD Balangan, Hj. Lindawati, bersama Wakil Ketua II Saiful Arif, Ketua Komisi III Hafiz Ansyari, serta anggota DPRD Syahbudin dan Supianor. Hadir pula Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tamrin, perwakilan Bapperida, Dinas PUPR, Kecamatan Awayan, dan warga terdampak.
Sayangnya, pihak BWS Kalimantan III yang menjadi pihak utama dalam pembahasan tidak menghadiri rapat meski telah menerima undangan resmi. Ketidakhadiran tersebut mendapat sorotan dari DPRD karena lembaga tersebut memiliki kewenangan terkait persoalan yang dikeluhkan masyarakat.
Ketua DPRD Balangan, Hj. Lindawati, mengatakan pihaknya menginginkan BWS segera turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi di lapangan sekaligus mencari solusi atas dampak yang dirasakan warga.
“Kami berharap BWS Kalimantan III segera menindaklanjuti persoalan ini. Jika tidak ada langkah nyata, DPRD akan membawa permasalahan ini ke kementerian agar masyarakat memperoleh perhatian dan penyelesaian yang layak,” ujar Lindawati.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Balangan, Hafiz Ansyari, mengungkapkan kondisi banjir di sejumlah desa sekitar Bendungan Pitap semakin memprihatinkan. Selain menggenangi permukiman, banjir juga mengakibatkan kerusakan lahan pertanian dan perkebunan milik warga sehingga berdampak pada aktivitas dan mata pencaharian masyarakat.
Menurut Hafiz, DPRD telah beberapa kali berkoordinasi dengan BWS Kalimantan III, namun hingga kini belum ada respons maupun tindakan konkret untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Dampak banjir terus dirasakan masyarakat. Lahan pertanian rusak dan aktivitas warga terganggu. Kami berharap ada evaluasi dan langkah nyata dari BWS untuk mengurangi dampak banjir sekaligus memulihkan kerusakan lahan,” katanya, Senin (29/6/2026).
Melalui forum RDPU itu, DPRD Balangan menegaskan akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat terdampak. DPRD juga meminta BWS Kalimantan III segera bertanggung jawab melakukan penanganan terhadap dampak banjir dan kerusakan lahan yang diduga berkaitan dengan pembangunan Bendungan Pitap. Jika tidak ada tindak lanjut, persoalan tersebut akan dibawa ke tingkat kementerian untuk memperoleh penyelesaian.
