BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan kesiapan mendukung penuh program cetak sawah tahun 2026 yang digagas Kementerian Pertanian sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan produksi pertanian di kawasan Kalimantan.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor, saat menghadiri Rapat Koordinasi Kegiatan Cetak Sawah Tahun Anggaran 2026 Wilayah Kalimantan di Banjarbaru, Sabtu (6/6/2026).
Menurut Ariadi, program cetak sawah menjadi bagian penting dalam upaya memperluas lahan pertanian produktif sekaligus memperkuat posisi Kalimantan Selatan sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional.
“Pemprov Kalsel sesuai arahan Gubernur H. Muhidin siap mendukung penuh pelaksanaan program ini. Kami berharap seluruh tahapan dapat berjalan baik sehingga hasilnya benar-benar dirasakan petani dan masyarakat,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil Survei Investigasi dan Desain (SID), Kalimantan Selatan telah mencatat capaian luasan sebesar 1.724,70 hektare. Angka tersebut dinilai menjadi salah satu capaian terbaik di antara provinsi-provinsi di Kalimantan.
“Ini menunjukkan progres yang sangat baik dan menjadi modal penting bagi Kalsel untuk terus berkontribusi dalam penguatan sektor pangan nasional,” katanya.
Keberhasilan sektor pertanian Kalsel sebelumnya juga tercermin dari surplus produksi beras yang mencapai 1,2 juta ton pada 2025. Atas capaian tersebut, daerah ini ditetapkan sebagai salah satu wilayah percontohan pengembangan pangan nasional.
Untuk 2026, Pemprov Kalsel menargetkan peningkatan produksi beras menjadi 1,3 juta ton melalui optimalisasi program cetak sawah rakyat seluas 30 ribu hektare serta pengembangan komoditas pangan lokal lainnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Hermanto, menekankan pentingnya tata kelola yang baik dalam pelaksanaan program cetak sawah agar seluruh target dapat tercapai sesuai perencanaan.
Menurutnya, seluruh pihak yang terlibat, mulai dari penyedia jasa, pengawas, perencana, TNI hingga dinas terkait, harus memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam menjalankan program tersebut.
“Semua pekerjaan harus mengacu pada dokumen Survei Investigasi dan Desain yang telah disusun. Pelaksanaan di lapangan harus sesuai dengan perencanaan dan spesifikasi yang telah ditetapkan,” tegas Hermanto.
Ia juga meminta pengawasan dilakukan secara ketat untuk memastikan tidak ada perbedaan antara dokumen pekerjaan dan pelaksanaan di lapangan, termasuk terkait penggunaan alat berat maupun sumber daya yang telah diajukan dalam proses pengadaan.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Penyediaan Lahan Kementerian Pertanian, Geloria Merry Karolina Br. Ginting, menjelaskan target SID yang menjadi tanggung jawab Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (BPLIP) Kelas II Banjarbaru di wilayah Kalimantan mencapai 16.450,95 hektare.
Dari total luasan tersebut, sebanyak 14.726,25 hektare akan dilaksanakan melalui mekanisme swakelola. Secara keseluruhan terdapat 15 paket pekerjaan konstruksi yang akan dikerjakan melalui pola penyedia maupun swakelola.
Hasil workshop penyusunan rencana kerja yang digelar pada 4–5 Juni 2026 juga menunjukkan progres positif, dengan 11 paket pekerjaan telah menyelesaikan dokumen rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan di lapangan.
Rapat koordinasi ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan sebagai bentuk dukungan terhadap suksesnya program cetak sawah 2026 di Kalimantan.
Komitmen tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi lintas sektor, mempercepat penyelesaian berbagai kendala teknis maupun administratif, serta memastikan seluruh target program dapat direalisasikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
