Rencana besar yang diusung oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, untuk membangun jalan penghubung antara Jembatan 1 Samarinda menuju Jalan Kapten Soedjono atau yang dikenal dengan Jembatan Achmad Amins (eks Jembatan Mahkota 2), menuai perhatian luas dari berbagai kalangan. Proyek yang digadang-gadang sebagai coastal road ini diproyeksikan menjadi solusi jangka panjang bagi permasalahan lalu lintas di Kota Samarinda, khususnya di kawasan Jalan Otto Iskandardinata dan wilayah Selili yang kerap dilanda kemacetan.
Menurut Gubernur Rudy Mas’ud, pembangunan jalur alternatif ini tidak hanya difokuskan pada upaya penguraian kepadatan arus kendaraan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi besar dalam membentuk konektivitas yang lebih kuat antarkawasan di ibukota Kalimantan Timur. Coastal road ini diharapkan dapat menunjang pergerakan masyarakat dan mendukung pengembangan kota yang lebih modern, ramah mobilitas, dan terintegrasi secara tata ruang.
Tanggapan positif atas rencana tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi. Ia menilai bahwa pembangunan coastal road merupakan langkah inovatif dan strategis yang tidak hanya memberikan dampak fungsional dalam mengatasi permasalahan lalu lintas, tetapi juga memiliki nilai simbolis sebagai ikon baru yang mencerminkan kemajuan Kota Samarinda dan Kalimantan Timur secara umum.
“Kami menyambut baik rencana pembangunan coastal road ini. Bila dirancang dan dieksekusi dengan baik, proyek ini dapat menjadi simbol baru kemajuan daerah, sekaligus memperkaya wajah kota Samarinda. Tidak hanya itu, jalur ini juga akan menjadi bagian penting dalam memperkuat konektivitas wilayah di Kalimantan Timur,” ungkap Reza dengan optimisme.
Ia juga menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur seperti coastal road, apalagi jika dilengkapi dengan inisiatif seperti pembangunan flyover, akan memberikan semangat baru dalam membangun identitas kota yang progresif. Menurut Reza, proyek-proyek tersebut memberikan gambaran tentang masa depan Samarinda sebagai kota yang berkembang, mampu menjawab tantangan urbanisasi, dan siap menyambut peran yang lebih besar sebagai pusat pertumbuhan regional.
Namun demikian, di balik dukungan tersebut, Reza juga menyampaikan catatan penting mengenai tantangan pembangunan infrastruktur yang masih dihadapi Kalimantan Timur secara keseluruhan. Ia mengingatkan bahwa kondisi infrastruktur dasar di sejumlah wilayah pedalaman, pesisir, hingga daerah perbatasan, masih jauh dari kata ideal. Banyak jalan provinsi yang rusak dan belum tertangani secara menyeluruh, padahal jalan-jalan tersebut merupakan jalur utama yang menghubungkan masyarakat dengan berbagai layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.
“Jangan sampai fokus kita pada pembangunan proyek-proyek besar seperti coastal road membuat kita lupa bahwa masih ada banyak jalan rusak di daerah pedalaman dan pesisir yang menunggu perhatian. Jalan-jalan tersebut adalah nadi kehidupan masyarakat di daerah. Mereka sangat bergantung pada akses jalan untuk mengangkut hasil bumi, menjangkau layanan kesehatan, serta menghubungkan antar desa dan kecamatan,” tegasnya.
Reza menyebut bahwa perbaikan dan pembangunan infrastruktur di kawasan terpencil memerlukan anggaran besar dan pemetaan prioritas yang matang. Ia menegaskan pentingnya membangun keseimbangan antara pembangunan monumental di perkotaan dengan penyediaan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang tinggal di wilayah yang belum tersentuh pembangunan maksimal.
Menurut Reza, Komisi 3 DPRD Kaltim berkomitmen untuk menjaga agar setiap rencana pembangunan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan keberpihakan terhadap seluruh lapisan masyarakat. Coastal road, meskipun potensial menjadi proyek ikonik, tetap harus dikawal agar tidak mengesampingkan kebutuhan riil di lapangan.
“Pembangunan berskala besar semestinya tidak mengalihkan perhatian dari hal-hal mendesak yang menyangkut kesejahteraan masyarakat. Kami di DPRD akan memastikan bahwa program pembangunan berjalan seimbang. Coastal road memang penting, tetapi infrastruktur dasar seperti jalan penghubung desa, jembatan kecil, dan akses layanan publik tidak boleh diabaikan,” ujarnya.
Komisi 3 juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap proses pembangunan coastal road agar tepat guna, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik. Reza menyatakan bahwa lembaganya siap mengawal seluruh tahapan pelaksanaan proyek, mulai dari perencanaan, anggaran, hingga pengawasan lapangan, agar benar-benar memberi manfaat konkret.
“Kami tidak hanya mendukung rencana ini, tapi juga siap mengawasi dan mengevaluasi. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur secara menyeluruh. Coastal road bisa menjadi kebanggaan bersama jika manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas,” pungkas Reza Fachlevi.
Dengan pendekatan pembangunan yang terintegrasi antara proyek strategis dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, diharapkan Kalimantan Timur dapat terus melangkah maju menjadi provinsi yang berkembang secara merata, inklusif, dan berkeadilan. (adv)
