Banjarbaru — Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menggelar High Level Meeting (HLM) TPID Kota Banjarbaru Tahun 2025, bertema “Sinergi Pengendalian Inflasi dalam Rangka Peningkatan Permintaan Bahan Pokok Penting Menjelang HBKN Nataru Tahun 2025.”
Kegiatan yang berlangsung di Aula Gawi Sabarataan,kota Banjarbaru, pada Jumat (24/10/2025), dihadiri unsur pemerintah daerah, perwakilan Bank Indonesia, pelaku usaha, Perwakilan SPPG Kota Banjarbaru, serta instansi vertikal terkait pengendalian harga dan ketahanan pangan.
Ketua Panitia Penyelenggara, Fadillurahman Alfian, menjelaskan pelaksanaan kegiatan ini berlandaskan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN), serta Keputusan Wali Kota Banjarbaru Nomor 100.3.3.3/33/KUM/2025 tentang TPID Kota Banjarbaru.
Ia menyebutkan HLM TPID 2025 dilaksanakan untuk memperkuat sinergi pengendalian inflasi dan memastikan kesiapan rantai pasok pangan di tengah meningkatnya permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN, khususnya Natal, Tahun Baru, dan Haul Abah Guru Sekumpul ke-20.
“Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat peran TPID dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus memastikan pasokan dan stabilitas harga bahan pokok tetap terkendali di pasar,” ujarnya.
Menurutnya, dengan koordinasi lintas sektor, Banjarbaru diharapkan mampu menjaga ketersediaan pangan dan harga kebutuhan pokok tetap stabil agar inflasi tidak memberi dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Banjarbaru, Wartono, menegaskan kondisi inflasi merupakan indikator penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama bagi Banjarbaru sebagai salah satu barometer ekonomi di Kalimantan Selatan.
“Kita harus terus berupaya menjaga inflasi agar tetap terkendali dalam kisaran aman dan sesuai toleransi nasional,” ujarnya.
Ia menegaskan upaya pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah semata, melainkan harus dilakukan secara kolaboratif.
“Ini memerlukan kerja sama lintas sektor — antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, BPS, pelaku usaha, serta masyarakat,” tambahnya.
Wartono juga mendorong TPID untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang konkret dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Saya mengajak seluruh anggota TPID dan pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi, memperdalam kolaborasi, dan terus berinovasi dalam menjaga stabilitas harga serta memperkuat ketahanan pangan,” tuturnya.
Selain membahas aspek inflasi, HLM TPID juga menyoroti pentingnya menjaga ketahanan pangan daerah menjelang momentum akhir tahun, termasuk Haul Abah Guru Sekumpul yang akan datang serta perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), di mana permintaan bahan pokok biasanya meningkat.
“Semoga melalui pertemuan hari ini kita dapat merumuskan langkah-langkah strategis yang lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tutup Wartono.
