BALIKPAPAN – Sorotan tajam datang dari Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Nurhadi Saputra, terkait pembangunan proyek pemecah ombak yang tengah berlangsung di kawasan Pantai Balikpapan. Ia menilai proyek tersebut mengabaikan aspek keselamatan publik, khususnya para pengunjung yang memadati kawasan pantai, terutama di akhir pekan dan hari libur.
Dalam pernyataannya, Nurhadi mengungkapkan keprihatinannya atas minimnya upaya antisipatif yang dilakukan oleh pihak pelaksana proyek dalam menghadapi potensi risiko yang bisa membahayakan masyarakat. Menurutnya, fokus utama proyek selama ini hanya tertuju pada penyelesaian aspek fisik tanpa memperhatikan pentingnya langkah-langkah keselamatan bagi para pengunjung yang berada di sekitar area pekerjaan.
“Pembangunan pemecah ombak ini seharusnya tidak hanya sekadar menyelesaikan infrastruktur. Ada tanggung jawab besar dalam memastikan keselamatan masyarakat. Saya sangat menyayangkan tidak adanya kesiapan dari tim pelaksana proyek dalam menghadapi situasi darurat atau potensi kecelakaan di lapangan,” ujarnya dengan nada prihatin.
Nurhadi menyebutkan bahwa lokasi proyek berada di area publik yang sangat ramai dikunjungi, menjadikannya rentan terhadap insiden apabila tidak ada pengamanan dan pengawasan yang memadai. Ia menekankan bahwa sebagian besar pengunjung pantai tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai risiko-risiko yang mungkin terjadi di kawasan pesisir, apalagi saat proyek konstruksi sedang berjalan.
Karena itu, Nurhadi menilai penting adanya pengawasan ekstra ketat dan kehadiran personel tanggap darurat yang siaga di lokasi. Ia mendesak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Balikpapan untuk tidak bersikap pasif dan mulai mengambil peran aktif dalam menjamin keamanan serta keselamatan pengunjung selama masa proyek berlangsung.
“BPBD seharusnya sudah punya skenario antisipasi. Ketika proyek berlangsung di area publik seperti ini, mereka wajib memastikan ada pengawasan dan kesiapsiagaan. Jangan sampai kita menunggu sampai terjadi kecelakaan baru mengambil tindakan,” tegasnya.
Selain BPBD, Nurhadi juga mengimbau keterlibatan dari Palang Merah Indonesia (PMI) dan para relawan di wilayah tersebut untuk ikut mendukung kesiapsiagaan di kawasan pantai. Ia meyakini bahwa sinergi antara instansi pemerintah, relawan, dan masyarakat sangat dibutuhkan guna membentuk sistem pengamanan yang lebih solid dan tanggap terhadap berbagai kemungkinan buruk.
Lebih jauh, Nurhadi mendorong Pemerintah Kota Balikpapan agar segera mengambil langkah konkret. Menurutnya, pemerintah daerah harus proaktif dalam mengoordinasikan lintas sektor, mulai dari dinas teknis hingga lembaga sosial kemasyarakatan, guna memastikan bahwa setiap elemen dalam proyek memperhatikan aspek keselamatan secara menyeluruh.
Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi yang intensif kepada masyarakat mengenai kondisi proyek dan potensi bahaya yang ada. Sosialisasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih waspada ketika berada di sekitar lokasi pembangunan.
“Proyek seperti ini mestinya dirancang dengan mempertimbangkan aspek keselamatan sejak awal. Edukasi kepada masyarakat itu penting, agar mereka tidak lengah atau berada di area berisiko tanpa mengetahui bahaya yang mengintai,” ujarnya.
Sebagai penutup, Nurhadi menyampaikan harapannya agar ke depan proyek-proyek pembangunan di kawasan publik, terutama di destinasi wisata seperti Pantai Balikpapan, dapat dirancang dan dijalankan dengan lebih bertanggung jawab. Ia menegaskan bahwa infrastruktur yang dibangun harus mampu memberi manfaat jangka panjang tanpa mengorbankan keselamatan pengunjung dan masyarakat sekitar.
Dengan adanya perhatian dan keseriusan semua pihak, Nurhadi meyakini bahwa Pantai Balikpapan tidak hanya akan menjadi lokasi wisata yang indah dan menarik, tetapi juga destinasi yang aman bagi seluruh kalangan masyarakat. (adv)
